Diskusi Publik "DOB Papua Untuk Siapa: Kepentingan Jakarta atau Rakyat Papua?"


PAPUA - Berkaitan dengan perpanjangan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diamandemenkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mewakili Pemerintah pusat telah melahirkan Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan.

.

kedua atas undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, Majelis Rakyat Papua sebagai Dewan Kultur Papua yang didominasi oleh Anggota Pokja Keagamaan, Pokja Adat dan Pokja Perempuan menilai bahwa Pemerintah pusat tidak menghargai Rakyat Papua sehingga dapat melahirkan rentetan peristiwa pro dan kontra Daerah Otonomi Baru di Bumi Cendrawasih.

Serentetan aksi pemekaran provinsi tersebut di atas dilakukan pada beberapa 

 Baca Juga: Ketua BEM HMJ KPG Kecam Polres Nabire Atas Kekerasan Terhadap Massa Aksi

Kota dan Kabupaten di Papua diantaranya; Kota Jayapura dan Sorong, Kabupaten Jayapura, Lanny Jaya, Jayawijaya, Biak Numfor, Mimika, Merauke, Manokwari, Kepulauan Yapen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. 

 

Selain itu, sebagai bahan bukti dukungan Pemekaran pada rapat Paripurna DPR-MPR RI juga menggunakan dukungan dari pihak Mahasiswa/I di luar Papua seperti; Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Makassar, dan Manado serta Kupang. 

 Baca Juga: Massa Aksi PRP Tolak DOB dan Otsus Alami Kekerasan di Polres Nabire

Dilihat dari jumlah dukungan Orang Asli Papua terhadap pemekaran Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah masih minim hanya segelintir orang Papua bersama para elit lokal Papua namun Pemerintah pusat telah mengesahkan RUU Pemekaran tiga Provinsi Baru di Papua menjadi UU pada tanggal 30 Juni 2022 maka kami dari Progressive Democracy Watch akan membuka Ruang Diskusi bagi publik untuk mengukur seberapa besar keuntungan Pemekaran bagi Orang Asli Papua. Dengan demikian, Webinar ini akan dilaksanakan pada :

 Baca Juga: Video: Petisi Rakyat Papua di Wilayah Meepago Tolak DOB dan Otsus Jilid II

Hari/ Tanggal : *Kamis, 28 Juli 2022* 

Waktu : *Pukul 13.00 WIB, 15.00 WIT*

Tempat : *Zoom Meeting*

 

Bergabung ke ruang Zoom;

https://zoom.us/j/4685516465?pwd=Zjc4REprTTc3a0lKRExtRHptT0M1QT09

 

ID Rapat: 468 551 6465

Passcode: PRODEWA

 Baca Juga: Ini Pernyataan Sikap Petisi Rakyat Papua di Wilayah Meepago West Papua

Sambutan

Leonardus O. Magai

Direktur Eksekutif Prodewa Papua

 

Narasumber 

1. Marinus Markus Yaung, S.IP., M.IPol. Akademisi Universitas Cendrawasih.

2. Maikael Primus Peuki, Direktur Walhi Daerah Papua

3. Benediktus Goo, S.S. Aktivis Solidaritas Rakyat Papua 

4. Yokbeth Felle, Aktivis Perempuan Penjaga Tanah

 

 

Demikian informasi dan Undangan dari kami. Atas perhatian kehadirannya disampaikan Terima kasih. 

 

 

Salam Waras

Salam Akal sehat

Komentar