Lemahnya Kepemimpinan, Melahirkan Mafia Kekuasaan di Institusi


Oleh: Oya Pigome. ST
Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Nabire, Papua

.

 

Kuartal ketiga tahun 2022 ini rakyat Indonesia mulai memasuki kenyataan semakin kuatnya sinyal terjadinya dekadensi ekonomi, politik, hukum dan moral yang menerpa berbagai hasil kebijakan penyelenggara negara dalam menata kehidupan bangsa dan negara sesuai amanat sumpah yang diembannya.

 

Ketimpangan semakin lebar antara yang susah dan yang nyaman akibat terhambatnya sumber perputaran penghasilan antara pembiayaan dan kebutuhan belanja rakyat sehari-hari semakin nyata di meja ‘warteg’ dan ‘resto’ apalagi ‘fine dining’.

 

Di negara dengan kepemimpinan yang kuat akan sulit muncul ‘raja-raja’ kecil atau ‘jagoan-jagoan’ kelompok yang serasa jenderal besar tak terkalahkan kuasanya dari sang Pemimpin Negara itu sendiri. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah justru akan melahirkan situasi semacam itu.

 

Apalagi bila latar belakang sang Pemimpin tak memiliki bobot leadership kebangsaan dan kenegarawanan yang mumpuni, maka dapat dipastikan pola sikapnya hanya akan didasari kapasitas dirinya ditambah ‘instant guidance’ atau arahan khusus dari lingkaran dalam yang bila niatnya tidak lurus maka bengkoklah sang pemimpin dibuatnya.

 

Bagaimana cara dan sifat kepemimpinan merusak sendi-sendi struktural berbagai instrumen kehidupan kebangsaan dapat kita lihat dalam pemerintahan presiden Jokowi ini yang sarat dengan munculnya penguasa-penguasa pararel atas nama kebijakan pemerintahannya. Padahal belum tentu demikian.

 

Ketika melihat Presiden Jokowi dengan serius meminta Kapolri untuk menuntaskan kasus yang menjerat Ferdi Sambo dkk. menunjukkan selain keseriusan juga barangkali ada keterkejutan dalam dirinya bahwa ternyata ada model ‘kekuasaan’ internal yang terbilang ganas dan brutal justru di institusi yang ditujukan untuk melindungi pemerintahannya dari citra buruk di mata publik.

 

Dalam konteks kepemimpinan maka apa yang terjadi di institusi itu adalah bentuk merongrong kewibawaan pemerintah dan memang sepatutnya Presiden Jokowi menaruh perhatian tinggi.

 

Sesungguhnya dari kasus inilah presiden berpeluang memulihkan citra pemerintahannya dengan menelusuri lebih jauh sepak terjang satgassus merah putih itu yang cara operasionalnya jelas tidak diketahuinya atau tak pernah ada laporan kepada dirinya selama ini.

 

Kemudian kemiripan hasil autopsi cara luka dari para korban peristiwa Km 50 dengan korban Brigadir J memungkinkan Presiden Jokowi untuk meminta dibuka ulang kasus tersebut secara transparan dan sejujurnya, mengingat berbagai rumor bahwa sepertinya presiden hanya mendapat cerita yang bertolak belakang sehingga presiden terkesan tak peduli pada peristiwa yang menyentak kalangan umat Islam dan pegiat HAM itu.

 

Jangan sampai anak buah yang berbuat tapi presiden terkena getah citra buruk belaka. Tidak boleh ada ‘image’ bahwa presiden menyetujui menghalalkan segala cara apalagi kekerasan menghilangkan nyawa rakyatnya terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik dengan pemerintahannya.

 

Namun, tentu kenyataan pahit di institusi Polri itu yang menjadi pintu masuk berbagai permainan sisi ‘hitam kelam’ dan tengah terus dituntaskan oleh Kapolri Sigit Listyo ini diharapkan hingga ke segala akar kejahatan mereka yang selama ini tidak diketahui publik termasuk presiden sehingga wibawa negara dan pemerintah dapat dipulihkan.

 

Bila tidak maka era pemerintahan ini tercatat memiliki begitu banyak kelemahan hasil produk kepemimpinan yang tampak kuat di luar tetapi lemah di dalam bahkan dapat dibilang bobrok oleh ulah segelintir oknum yang notabene bagian nyata dari jajaran pemerintahannya.

 

Tak hanya urusan kekerasan yang tak tertangani dengan baik dan benar, tetapi kasus-kasus seperti korupsi, intimidasi politik, ketimpangan sosial, pusaran ekonomi dan hukum yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi termasuk janji yang tak kunjung terjadi juga secara langsung atau tidak menunjukkan indikasi lemahnya kepemimpinan di mata rakyat.

 

‘Kekalahan’ aparat pemerintahnya terhadap hilangnya sosok Harun Masiku, misalnya, karena diduga keterkaitan dengan partai besar pendukung dirinya juga menjadi cacat cela yang mencolok selain kasus-kasus bernuansa kriminalisasi atas suara kritis kalangan aktivis.

 

Semakin banyak suara demokrasi diterkam oleh arogansi kekuasaan bawahannya semakin menunjukkan lemahnya kualitas kepemimpinan yang seharusnya bukan ‘legacy’ yang akan ditinggalkan Presiden Jokowi pasca kepemimpinannya nanti.

 

Namun jelas di balik kerasnya beton-beton jalan tol dan infrastruktur yang kadang terkesan ‘biar tekor asal kesohor’, bangsa Indonesia akan memiliki catatan-catatan hitam putihnya tersendiri. Sejauh ini dengan dukungan para buzzer perusak tatanan toleransi dalam bentuk provokasi kebencian dan hasutan-hasutan adu domba dengan sering kali memutar balik fakta kejadian di ruang medsos.

 

Dari titik peranan dan perilaku buzzer ini seharusnya bisa ditelusuri pula oleh aparat Hukum di bawah perintah presiden tentunya, akan kemungkinan adanya “penguasa di atas penguasa” yang bahkan mungkin lebih seram dari yang terjadi di institusi Polri itu. Karena biasanya satu keberanian muncul karena tertular oleh perilaku lingkaran kekuasaan yang sejenis sehingga kehormatan presiden tanpa sadar telah diabaikan justru oleh elite pemerintahannya sendiri.

 

Sayangnya, presiden sendiri yang pasti sudah tahu terkait buzzer tersebut karena sangat masif berlangsung di masa pemerintahannya ini, tampak tak merasa sebagai ulah yang harus ditertibkannya karena kelompok buzzer ini sering mendengungkan ‘kakak pembina’ yang berada di lingkaran elite kekuasaan Presiden Jokowi.

 

Inilah hitam yang sulit diputihkan bila pembiaran pelanggaran para buzzer tidak berani diproses hukum secara adil dan terbuka sebagaimana ketegaran Kapolri memproses hukum para oknum elite di jajarannya saat ini.

 

Bukan hanya wibawa negara yang melandai karena lemahnya kepemimpinan yang tidak mumpuni tetapi juga besar peluang lahir atau hadirnya para oknum mafia kekuasaan di berbagai institusi strategis lembaga negara dan pemerintahan yang dalam skala tertentu sangat mencengangkan, menakutkan dan bisa membuat rakyat apatis pada akhirnya.

Komentar