GPMI Desak DPR dan Pemerintah Tunda Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme.


GPMI Desak DPR dan Pemerintah Tunda Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme.

.

 

Jakarta - Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) mendesak DPR dan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

 

“Kita berharap ini ditunda dulu sampai masukan, revisi dari masyarakat sipil dan akademisi benar-benar diakomodir oleh pemerintah dan DPR.

 

Menurutnya, rancangan itu akan dibahas DPR dan pemerintah dalam masa sidang II tahun 2020-2021.

 

Namun, GPMI menilai, masih ada sejumlah hal yang perlu bahas. Misalnya "Pelaku aksi teror harus diselesaikan dengan cara militer? Atau dengan hukum Sipil (Pidana), Dengan mekanisme Crime Justice System (CJS), Bagaimana jaringan dan akuntabilitasnya dengan hukum sipil atau dengan mekanisme hak militer (Kombatan atau Non Kombatan)" Tandas Umar Wala Selaku Ketum GPMI.

 

Selanjutnya, GPMI meminta agar fungsi pelibatan TNI hanya difokuskan pada penindakan yang dijelaskan secara rinci.

 

Sebab, dalam rancangan Perpres, fungsi TNI dinilai sangat luas karena mencakup penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

 

Hal itu dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan institusi lain.

 

Kemudian, Umar meminta agar perpres mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran hukum dan HAM.

 

Hal ini mengingat anggota TNI tidak tunduk pada peradilan umum.

 

Rancangan Perpres juga diharapkan mengatur perihal mekanisme pengawasan serta menegaskan sumber pendanaan.

 

*“Pemerintah tidak boleh memaksakan karena ini bisa berimplikasi ke mana-mana nantinya kalau tidak direvisi,”* ucapnya.

 

Di samping itu, Umar menilai, belum ada relevansi yang sangat mendesak bagi DPR dan pemerintah untuk membahas Rancangan Perpres mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.(red)

410 Views

Komentar