Komnasdik Jawa Timur Rilis Survey kesiapan memulai belajar 38 Kab/kota, 55,51 % Sekolah/Madrasah di Jawa Timur setuju me


Sebanyak 5.026 Responden dalam SAurvey Pendidikan yang dilakukan Komnas Pendidikan Jawa Timur. Responden berlokasi di 38 Kabupaten Kota Di Jatim.Jumlah responden terbesar di tiga Kabupaten Kota, yaitu Surabaya 1059 responden atau sekitar 21 % dari total responden, Kabupaten Malang 999 resp

.

Surabaya. jni.or.id. Semenjak Penerapan Pandemi Covid-19 melanda wilayah Jawa Timur, Proses pembelajaran dilakukakn secara daring/online. Komisi Nasional  Pendidikan Jawa Timur mengadakan Survey online yang tersebar kepada insan Pendidikan di 38 Kabupaten kota di Jawa timur yang terdiri dari kepala sekolah dan guru madrasah sekolah.release hasil survey yang diterima jni.or.id, Senin 8 Juni 2020, Ketua Komnasdik Jatim, Kunjung Wahyudi menjelaskan Survey yang dilakukan dengan jumlah total responden sebanyak 5.026. Responden berlokasi di 38 Kabupaten Kota Di Jatim. Dengan jumlah responden terbesar di tiga Kabupaten Kota, yaitu Surabaya 1059 responden atau sekitar 21 % dari total responden, Kabupaten Malang 999 responden atau sekitar 19.9 % dan Kabupaten Nganjuk 536 responden atau sekitar 10.7 %.

 

Kunjung juga melanjutkan sebaran pprofesi responden saat ini, 426 orang mereka berposisi sebagai kepala madrasah / sekolah dan 4600 berprofesi sebagai guru. Dari jumlah tersebut responden yang mengatakan belum memahami prosedur new normal yang dicanangkan oleh Pemerintah hanya sekitar 10.23% ( 514 orang ), sedang yang mengatakan paham tentang prosedur new normal yang dicanangkan oleh Pemerintah sebanyak 89.77 % ( 4512 orang ).

 

Dari responden yang berpendapat apakah setuju bila sekolah/madrasah diawali bulan Juli 2020 ? Sebanyak 2236 responden mengatakan tidak setuju, sedangkan 55.51 % atau sekitar 2790 responden mengatakan setuju.

 

Mereka beralasan setuju bahwa pembelajaran daring membuat siswa bosan dan jenuh, tidak semua sekolah dan siswa bisa melakukan pembelajaran daring secara efektif dan adanya kendala dalam pembelajaran daring, misalnya kesulitan sinyal, keterbatasan kuota internet dan kesulitan pemahaman. Sedang yang mengatakan tidak setuju beralasan  bahwa potensi persebaran Covid-19 masih tinggi, khususnya daerah zona merah. Selain itu juga mereka memandang bahwa protokol kesehatan belum menjamin kesehatan dan  potensi penularan, apalagi fasilitas sekolah yang belum memenuhi standar protokol kesehatan, disamping juga masih adanya kekhawatiran orang tua serta rendahnya tingkat pemahaman anak anak akan bahaya Covid - 19.

 

Dari beberapa responden juga muncul pendapat bahwa sebaiknya tahun ajaran dimulai Januari 2021 sambil menunggu kondisi kurva penyebaran bisa landai dan seluruh pihak siap mengendalikan penyebaran virus. Namun sebagian juga mengatakan belajar disekolah bisa dimulai Juli 2020.

 

Lebih lanjut, survey yang mendasarkan dalam kesiapan menunjang pelaksanaan belajar di sekolah dengan standar protokol kesehatan tersebut, 18.85 % atau 947 sekolah menyatakan belum siap, sedangkan 81.15 % atau sekitar 4076 sekolah menyatakan sudah siap. Sekolah - sekolah itu menyatakan siap karena menurutnya selama ini mereka sudah terbiasa dengan apa yang menjadi syarat protokol kesehatan, misalnya adanya tempat cuci tangan, tinggal sekarang membiasakan pakai masker. Mereka pun juga mengatakan bahwa mereka sudah mengupayakan sarpras sesuai protokol kesehatan, mulai dari westafel portabel, hand sanitizer, disinfektan, masker face shield, pengaturan jarak dikelas, meja dipasangi shield mika serta video sosialisasi.

 

Sedangkan yang mengatakan belum siap karena saat ini dalam tahap persiapan, belum adanya dana untuk menyiapkan protokol kesehatan bagi siswa, kesulitan menerapkan Social distancing karena kapasitas kelas dan jumlah siswanya banyak dan belum adanya sosialisasi ke warga sekolah.

 

Ketika ditanya apakah sekolah/madrasah mampu mengimplementasikan new normal ? 1458 atau sekitar 29.03 % responden mengatakan belum mampu, sementara 3565 responden atau 70.97 % menyatakan mampu. Pernyataan tersebut juga ditunjang dengan pernyataan bahwa 1816 responden atau sekitar 36.15 % mengatakan infrastruktur sekolahnya belum siap, sedang 3207 sekolah menyatakan infrastuktur sekolahnya sudah siap atau sekitar 63.85 %.

Berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar dalam kondisi new normal, 1702 atau sekitar 33.88 % menyatakan belum siap, dan 3321 atau sekitar 66.12 % menyatakan sudah siap.

Namun semua responden sepakat bahwa yang menjadi kekhawatiran mereka adalah belum semua wali murid dan orang tua bersedia melepaskan anaknya belajar disekolah, masih tersebarnya pemberitaan mengenai penularan Covid-19 dibeberapa wilayah di jawa Timur sehingga mereka khawatir dan harus berhati hati menjaga kondisi kesehatan baik itu kesehatan peserta didik, guru maupun tenaga kependidikan.

Sudjito, ketua Komnasdik Kabupaten Nganjuk saat dihubungi Jni.or.id untuk diminta pendapat terkait survey tersebut justru mempertanyakan kesiapan dari dinas pendidikan dan kemenag untuk memberlakukan mulai pembelajaran seperti dalam survey tersebut. dirinya beralasan anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jangan sampai kebijakan t dimulainya pembelajaran di sekolah dikhawatirkan akan menambah kluster baru. 

sudjito menambahkan, dirinya sependapat dengan Menteri PMK Muhadjir yang menetapkan tahun ajaran baru tanggal 13 juli 2020, tetapi sampai kondisi normal yang paparan covid-19 nol baru proses pembelajaran dengan tatap muka dimulai, artinya sebelum itu pembelajaran tetap secara daring.

ditanya tentang pemberlakuan di wilayah Kabupaten Nganjuk, dirinya berkeyakinan Seandainya dipaksakan diberlakukan dibuka tetap harus menjalankan protokoler kesehatan, mulai penyiapan sarana dan prasarananya seperti wastafel cuci tangan, pengaturan ruang kelas 50% siswa,dan pengendalian terhadap siswa siswi pada jam istirahat dan pulang dari sekolah, terutama yang akan berlaku pada sekolah dengan jumlah murid yang banyak"tegasnya.

Dari hasil survey tersebut, Komnas Pendidikan Jatim menghasilkan simpulan :

1.90 persen guru dan Kepala sekolah sudah memahami prosedur belajar di era new normal.

 

  1. 6 dari 10 guru atau sekitar 60 % guru setuju bahwa sekolah/madrasah dimulai pada Juli 2020, karena menurutnya pembelajaran daring membuat jenuh dan tidak efektif, apalagi tidak adanya fasilitas yqng yang memadai.

 

  1. 8 dari 10 responden atau sekitar 80 % sekolah/madrasah menyatakan bahwa sekolah telah menyiapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Pemerintah

 

  1. 70.97 % responden menyatakan sekolahnya mampu melaksanakan pembelajaran new normal

 

  1. 63.85 % responden menyatakan sekolah/madrasahnya sudah siap secara infrastruktur

 

  1. 66.12 % responden menyatakan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan nya sudah mumpuni melaksanakan kegiatan belajar di situasi new normal

 

  1. Masih ada kekhawatiran adanya pandemi namun kesiapan melaksanakan pembelajaran dengan protokol kesehatan akan menjadi solusi, hal itu tergambar dari masih adanya kekhwatiran dan sebagian juga merasa yakin sekolah bisa dimulai bulan Juli 2020.(knpjtm/ans)

Komentar