Haryadi, Eks Presidium GMNI; Dua Stafsus Presiden Mundur, Pantas Digantikan Crisman Milenial Nasionalis


Penyelenggara Negara maupun pejabat pemerintahan untuk selalu menghindari penyalahgunaan wewenang atau abuse of power

.
SUMBAR - Buntut dari kasus dua mantan Staf Khusus Presiden, Belva Devara dan Andi Taufan yang memilih mundur menjadi pelajaran buat para penyelenggara negara di Indonesia.
 
Kejadian ini memberikan makna agar para semua penyelenggara negara maupun pejabat pemerintahan untuk selalu menghindari penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. 
 
"Ditengah pandemi Covid 19 ini, semua mata tertuju dan teliti, hingga akhirnya dua stafsus Presiden ini sudah tak nyaman dan mengundurkan diri," ujar Haryadi Eks Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indoneisa (GMNI) ini.
 
Menurut Haryadi, Pengunduran diri dua Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Devara dan Andi Taufan, ditengarai karena polemik akibat dugaan konflik kepentingan ditengah kesibukan penanganan Covid 19 berlangsung.
 
Dugaan konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang ini adalah alarm untuk semua penyelenggara negara, agar bagi yang mengemban jabatan mulai dari pusat hingga ke daerah tidak menyalahgunakan wewenang demi untuk kepentingan pribadi.
 
Sebagaimana diketahui, Belva Devara yang merupakan CEO Ruang Guru dan Andi Taufan yang merupakan CEO PT Amartha Mikro Fintek berpotensi memanfaatkan posisinya sebagai Stafsus Presiden untuk mengambil keuntungan dari program pemerintah untuk perusahaan yang saat ini mereka kelola ditengah Pandemi Covid 19.
 
Menurut Haryadi, ini ada kekeliruan pemahaman diluar tupoksi kedua staf khusus ini ketika bertindak dan bekerja diluar kewenangan sebagai pengemban administrasi di pemerintahan, padahal jika mereka belajar kan ada aturan dan regulasinya. "Bisa dipelajari UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" terang Haryadi.
 
Menurut Haryadi, pengunduran diri dua Staf Khusus Presiden tersebut adalah pembelajaran dan bentuk dari suatu tanggung jawab. Kedepannya kita harapkan agar posisi stafsus ini dapat digantikan oleh orang yang tepat dan bebas dari konflik kepentingan.” ungkapnya.
 
Dukung Crisman D, Milenial Nasionalis Pengadvokasi Rakyat.
 
Jika ditelaah lebih dalam, tindakan dua stafsus Presiden Jokowi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 30/2014. Terang Haryadi alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Adminjstrasi Negara ini.
 
Lebih lanjut Haryadi menjelaskan, persoalan ini muncul jelas sebagai manifesto tingkat kepahaman generasi muda terhadap peta sosial kemasyrakatan dan manifesto pengetahuan dilapangan terhadap konsepsi bernegara.
 
"terlepas dari kekhilafan sosok Belva Devara dan Andi Taufan, mereka telah dengan jujur meminta maaf mengakui kesalahan mereka dan mengambil sikap mundur dari jabatan staf khusus, kita berharap ini tidak terulang jika Presiden mengangkat kembali sosok milenial penggantinya". Ujar Haryadi.
 
Disisi lain menurut Haryadi, mundurnya dua anak muda Ini merupakan sikap yang patut diapresiasi, dua anak muda ini bisa menjadi contoh bagi para pejabat yang melakukan abuse of power harus rela mengundurkan diri, "setidaknya ini menjadi contoh baik juga bagi pejabat lain baik di Pusat maupun daerah,". katanya.
 
Terkait dengan sosok pengganti dua milenial ini, Haryadi berharap dapat digantikan sosok anak muda yang pas, "Milenial juga, tetapi yang nasionalis lah, biasa mengadvokasi dan tahu persoalan ditengah masyatakat", ujarnya.
 
Ketika ditanya lebih lanjut, siapa sosok dimaksud, Haryadi menjawab harus generasi muda dan milenial seperti Crisman, dan wajib berjiwa nasionalis, Crisman sepak terjangnya sudah bagus, pernah memimpin GMNI sebagai pimpinan nasional, seorang advokad muda dan pengusaha. tutup Haryadi. (**)
194 Views

Komentar