Irmawati: Gugatan Ketua DPRD Jeneponto di PTUN Dinilai Keliru dan Lucu


JENEPONTO,- Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Jeneponto, Irmawati Zainuddin menilai bahwa gugatan Ketua DPRD Jeneponto, Hj. Salmawati lucu dan sangat keliru.

.

JURNALIS NASIONAL INDONESIA- JENEPONTO,- Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Jeneponto, Irmawati Zainuddin menilai bahwa gugatan Ketua DPRD Jeneponto, Hj. Salmawati lucu dan sangat keliru.

Karena, Hj. Salmawati menggugat Irmawati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait tanda tangan Irmawati di berita acara pengusulan pemberhentian ketua DPRD yang dianggap ilegal. Salmawati menuntut seharusnya yang bertandatangan di berita acara tersebut adalah Peksana tugas (Plt). 

"Bagaimana ceritanya ada Plt, sementara dia sendiri tidak mau gugur sebagai ketua DPR, ini kan lucu. Saya kan bukan Plt" beber Irma kepada Indonesiasatu.co.id, Rabu (29/04/2020).

"Ini kan sangat keliru. Karena dia sendiri (Salmawati) yang tidak mau mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR sebelum SK penggantian ketua DPR terbit," beber dia lagi.

Dia (Salmawati) menggugat agar berita acara pengusulan pemberhantian ketua DPR ditarik kembali. Karena, tanda tangan Irmawati dianggap tidak sah.

Untuk menarik berita acara itu tutur Irma, tidak mungkin lagi. Karena, sudah disepakati sebanyak 38 anggota DPR yang hadir pada rapat paripurna kemarin termasuk dihadiri oleh Ibu Salamawati sendiri selaku yang memimpin rapat tersebut.

Irmawati menerangkan tuntutan Hj Salmawati, bahwa tanda tangan dari saudari Irmawati dianggap cacat hukum (tidak sah). Sementara disisi lain Hj. Salmawati sendiri yang diduga melakukan pelanggaran.

"Pelanggarannya itu kan ada surat tembusan dari DPP partai Gerindra yang menyatakan bahwa apabila sampai akhir April 2020 tidak mengundurkan diri secara tertulis maka partai berhak mencabut KTA-Nya secara tidak terhormat," tandas Irma. 

Irmawati menjelaskan, sebelumnya Hj. Salmawati menyurat untuk meminta berita acara tersebut ditarik kembali. Namun jawaban Irma pada saat itu laporannya salah kamar. Sehingga Salmawati menuntut ke PTUN.

"Nanti setelah di PTUN baru saya tahu bahwa yang dia tuntut adalah adalah saya. Bukan secara lembaga," jelas Irma.

Semestinya yang memproses ini barang adalah Plt. Padahal, idealnya Plt itu ditunjuk langsung oleh SK Gubernur Sulawesi Selatan. 

"Ini lucu tadi didepan majelis hakim sama pengacaranya. Mereka bingung. Bagaimana ada Plt sedangkan di rapat paripurna yang ketuk palu supaya tidak ada SK Plt terbit adalah Ibu Salwawati sendiri. Nah kalau di terbitkan SK Plt lalu apa pungsinya Salmawati di DPR," tutup politisi partai beringin itu.

Komentar