Perjanjian New York Agreement Tanpa Melibatkan Orang Asli Papua


Penulis adalah Yesaya Goo, ketua Niew Guinea raad (NGR) Wilayah Dogiyai

.

Amerika Serikat memainkan peranan besar dalam misi “pengembalian” Papua dari Belanda ke Indonesia melalui Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962.

 Baca JugaPuluhan CPNS Formasi 2018 Datangi BKD Dogiyai

New York Agreement itu dibicarakan bagaimana menggelar tindakan plebisit, referendum di West Papua. Namun, semuanya dirumuskan dan diputuskan tanpa sedikit pun melibatkan orang asli West Papua. Sekali lagi, itulah yang disebut perjanjian tanpa tuan tanah pemilik negri leluhur.

 Baca juga: Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM Per 4 Agustus 2022

Sungguh, referendum itu diartikulasikan dalam Pepera 1969, namun peristiwa itu terdapat selaksa kejanggalan besar, walaupun kolonial Indonesia, AS dan PBB mengakui Pepera tersebut secara sepihak pula dengan mengatakan bahwa Pepera sudah final.

 Baca jugaMengupas Fakta mengenai Kematian Theys Eluay

Pengakuan mereka ini tidak sah dan mengikat kalau fakta-fakta sejarah Pepera dibongkar dan dilihat kembali. Mereka mengambil keputusan cepat dan sama sekali terburu-buru sekadar untuk segera melegitimasi pengakuan publik, agar leluasa dan bebas mengeksploitasi sumber daya alam di West Papua.

 Baca jugaPaus Fransiskus, Prabowo Subianto dan Orang Miskin Terpinggirkan 

Pengakuan mereka atas free of choice tidak berangkat dari hati nurani, dengan penuh rasa tanggung jawab moral dan akhlak politik, tetapi lebih didorong akibat desakan ambisi kepentingan ekonomi.

 

Buktinya Pepera dilakukan dalam tekanan operasi militer dan todongan moncong senjata yang luar biasa. Peran militer kolonial Indonesia saat itu sangat menakutkan dan berhasil membunuh psikologi orang West Papua.

 

PBB memang pernah mengirimkan pasukan khusus untuk menjaga keamanan saat pelaksanaan Pepera. Namun semuanya dikendalikan oleh imperialis AS, yang pada akhirnya juga secara diam-diam mendukung militer dan pemerintah Indonesia.

 

New York Agreement maupun Pepera menunjukkan pelanggaran atau pengabaian hak-hak dasar dan masa depan orang West selaku tuan tanah. Mereka tidak pernah mempertimbangkan arah hidup orang West Papua dengan baik, tetapi melakukan segala siasat, untuk memenuhi hasrat kekuasaan politik dan ekonomi, serta Pepera melegitimasi New York Agreement.

 

Dengan sadar, imperialis AS dan kedua negara kolonial, Belanda dan Indonesia, dalam New York Agreement dan Pepera benar-benar membelakangi hak-hak dasar, nilai kemanusiaan, kebenaran, moralitas, serta nasib dan masa depan orang asli Papua.

 

Tentu ini sebuah penghinaan, pengkhianatan dan kejahatan politik demi kepentingan ekonomi yang luar biasa; sebuah pelanggaran HAM berat dan kejahatan yang sulit dilupakan orang West Papua.

Komentar