TANA TORAJA - Polemik pembongkaran panggung dan Gazebo di Plaza Kolam Makale menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Tallu Lembangna (LSM FKTL), Jumat (13/11/2020).
Toto Balalembang selaku ketua LSM FKTL mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja jangan asal bongkar Panggung Plaza Kolam Makale.
"Kalau mau merevitalisasi atau memperbaiki sangat kita dukung, termasuk membongkar Gazebo patut di apresiasi, karena memang menganggu aktifitas warga yang menggunakan trotoar di pinggir Kolam Makale", ungkap Toto Balalembang.
Namun yang kita sesalkan adalah pembongkaran Panggung yang mana sarana prasarana tersebut sudah menjadi tempat pelaksanaan kegiatan - kegiatan kebesaran dari pemerintah hingga ada pengalokasian dana yang bersumber dari APBD.
"Panggung itu punya nilai histori, jangan asal main bongkar - bongkar aja dong karna beberapa kegiatan baik lokal, nasional maupun internasional pernah dilakukan di panggung itu", tukas Toto Balalembang, kembali.
Panggung di Kolam Plaza Makale itu dulunya selalu bongkar pasang tapi beberapa tahun yang lalu bangunan tersebut di permanenkan. Tapi di era Pjs Bupati ini yang tinggal 30 hari menjabat dihancurkan atau di bongkar rata dengan tanah.
"Pemborosan anggaran saja tuch," tandas Toto.
Lebih lanjut, Toto menerangkan bahwa harap di ingat bersama panggung itu banyak fungsinya, masyarakat yang datang dari jauh jika mereka kelelahan biasanya di situ dipakai untuk beristirahat sejenak.
Selain tempat istirahat bagi pengunjung, kadang juga difungsikan untuk kegiatan anak muda, kegiatan pemerintah dan kegiatan-kegiatan keagamaan.
Sorotan dari ketua LSM FKTL kepada Pjs Bupati Tana Toraja makin tajam dilontarkannya dengan menyentil program kerja yang dinilai bukan pada konteks menata tapi menghilangkan sebuah sarana umum yang memiliki history.
"Pjs Bupati Tana Toraja mau berbuat, katanya agar rapi dan indah. Dirapikan bukan berarti dibongkar, itu bukan merapikan namanya, tapi menghilangkan apa yang sudah ada, Pak", ketus Toto.
Apakah ada jaminan kalau Pjs Bupati Tana Toraja ketika dia sudah tinggalkan Kabupaten Tana Toraja, yang kurang lebih 30 hari lagi masanya jabatannya sebagai Pjs Bupati Tana Toraja, tambahnya.
"Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan baik ke masyarakat, jangan langsung main bongkar saja", ucap Toto, lagi.
"Tentu kejadian seperti ini kita tidak inginkan seperti kejadian di era Pjs waktu pilkada 2015 lalu, usir kiri kanan, menggusur dengan alasan kebersihan dan kerapian, akhirnya masyarakat yang terkena dampaknya langsung, karena selesai menjabat Pjs Bupati dan kembali lagi ke pemprov, itu akan meninggalkan pekerjaan rumah bagi Bupati yang terpilih nanti", beber Toto.
Terpisah, Pejabat Pemda Tana Toraja yang tidak ingin disebutkan namanya ketika dikonfirmasi oleh pewarta, menerangkan bahwa infonya katanya akan dibangun dari bantuan dana Pemprov Sulsel, tapi apa secepat itu bangunan pengganti selesai terbangun.
"Kalau ingin dibangun kembali gunakan anggaran Pemprov, apakah bisa secepat itu sementara untuk bulan November ke depan sdh banyak pengunjung yang memanfaatkan bangunan tersebut. Disamping itu dana bantuan dimaksud belum ada diterima di daerah dan butuh waktu untuk proses pencairan", jelas salah satu Pejabat yang enggan disebutkan namanya.
(Widian)
