Masyarakat sendiri tanpa mereka sadari, telah diperalat dan dimanfaatkan syahwat politik yang haus kuasa. Sudah jadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan pertarungan kekuasaan orang tidak segan dan malu untuk melakukan berbagai hal yang tidak terpuji, bahkan melanggar aturan. Sudah sering kita dengar perolehan suara diupayakan mulai dengan cara-cara tidak etis sampai curang seperti membujuk dengan janji, memberi imbalan, sogok, manipulasi data pemilihan, memalsukan informasi sumbangan dana kampanye, menggunakan akses dan fasilitas publik, menggerakkan jajaran kedinasan, dan sejenisnya.Tidak lah heran kalau banyak terjadi sengketa pemilu wakil rakyat atau kepala daerah yang meskipun bisa masuk ke perkara perdata atau pidana, sering "tuntas" bagi kemenangan yang "kuat".
Memang, hari ini kita prihatin pada situasi politik dan hukum dalam negeri. Domain politik dengan syahwat kekuasaannya demikian kuat mempengaruhi berbagai sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang paling banyak muncul jadi berita adalah bagaimana polah para pemain politik dari satu pentas ke pentas berikutnya memainkan layangan kepentingan dan popularitas tanpa tampak terkait ke kemaslahatan masyarakat.
Barangkali inilah yang disebut kriminalisasi proses demokrasi yang nampaknya sudah lumrah dan tidak memalukan lagi. Dapat kita bayangkan dampaknya belakangan hari jika seseorang mendapat kuasa atau kursi dengan cara-cara demikian. Dia akan berusaha mengembalikan biaya yang telah dikeluarkannya atau membayar kembali bila ia berhutang atau bila dengan uang sendiri pun maka akan ada perasaannya bahwa ia sudah keluar biaya sehingga harus ada untungnya. Maka akan terjadi abuse of power dan kembali kepentingan masyarakat lah yang akan jadi korban.(*)
